Pelita di bawah Matahari

Welcome in this Weblog, of course still very simple, my expectation hopefully good for each other converting information among our humanity.

Saturday, June 03, 2006

Modus baru, konfirmasi berita berbentuk surat dibawa langsung Pimpinan Redaksi

Surat dari sang Pimpinan Redaksi
Gimana kalau saya ketemu langsung jadi tidak terbit ya ?
Kalau ada Tabloidnya mau juga saya coba membeli


Sedikit terganggu juga saya dengan sebuah surat, yang tiga hari lalu saya terima. Surat dari seorang Pimpinan Redaksi sebuah Tabloid yang terbit di Tenggarong. Surat itu bertanggal 30 Mei 2006 dengan perihal mohon tanggapan dan beberapa saran.

Rencananya akan diterbitkan sebuah berita, berita itu memerlukan tanggapan saya agar imbang katanya. Sekarang sudah dalam tahap lay out, tinggal naik cetak. Saya di ultimatum untuk memberi tanggapan selama 5 hari setelah surat itu dikirimkan.

Beritanya sebenarnya sudah basi, masalah di Unikarta, peristiwa tahun 2004, dan sangat tendensius. Sebagai sesama pengelola Media Lokal, saya pun memberi tanggapan sesuai permintaan sang Pimred tersebut. Hari ini saya kirimkan, karena deadline yang di ultimatum itu berakhir tanggal 3 Juni 2006 ini.

Yang aneh bagi saya, kenapa mesti mengirim surat kepada saya secara pribadi. Padahal masalah yang diminta tanggapan itu adalah pekerjaan Lembaga. Dan sang Pimred ingin bertemu langsung dengan saya, lebih aneh lagi ketika portir saya Ir. Sri Mulyati ingin membuka surat itu dilarang oleh sang Pimred.

Sebelum ini juga sudah menghadap saya seorang oknum yang mengaku Wartawan sebuah Tabloid yang terbit di Samarinda, juga konfirmasi masalah yang sama. Karena saya repot saya turuti saja kemauannya. "Asal tahu saja pak, Tabloid kami mau terbit nih, berapapun yang bapak kasih, saya terima pak . . ." Sayapun berikan yang dia maksudkan.

Entah ada komando, atau koordinasi yang baik diantara oknum tersebut, maka berlanjutlah dengan episode kedua ini. Saya berfikir kalau saya biarkan, saya akan dimakan terus, seolah-olah saya bersalah. Maka saya harus mengambil sikap, dengan menjawab saja surat itu supaya jelas.

Nah kawan-kawan para blogger & netter mungkin anda juga pernah ketemu masalah seperti ini. Kalau belum saya yakin ini modus baru dalam dunia press kita, bagaimana cara untuk menaklukan hal seperti ini perlu pemikiran rekan-rekan semua.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Yth. Bapak Aswin
Saya seorang yang turut prihatin mengenai permasalahan T3D di Kukar. Pagi tadi saya baca di koran, katanya berdasarkan RKA 2009 yang diajukan jumlah T3D ada 8.300 orang, versi Bappeda 8.800 orang dan versi BKD lebih dari 9.000 orang.
Menurut saya pribadi mengapa versi BKD lebih besar dari data lainnya karena ada oknum BKD yang mencoba memasukkan T3D ilegal (SK T3D yang ditandatangani setelah mutasi dari H. Didi Marzuki ke Ir.H.Hairul Anwar Yusuf, MM, meskipun TMTnya dibuat 1 Januari 2008). Dan sampai saat ini SK T3D ilegal tersebut masih terus terbit. Menurut teman di Tabang pada awal tahun 2009 kembali terbit SK T3D guru sebanyak lebih dari 50. Di Sebulu juga telah terbit lebih dari 150 SK T3D baru awal tahun 2009. Dan oknum BKD yang ikut bermain di sinilah yang mungkin mengajukan perpanjangan SK T3D sehingga jumlahnya menjadi lebih dari 9.000 orang.
Kami mohon kepada Bapak selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam penerbitan SK T3D ilegal tersebut.
Dan untuk mengantisipasi SK T3D ilegal tersebut masuk ke dalam perpanjangan SK T3D 2009 kami menyarankan kepada Bapak agar dalam penerbitan perpanjangan SK T3D dibentuk suatu TIM, jangan cuma diberikan kepada Sub Bidang di BKD yang selama ini mungkin saja ikut bermain dalam penerbitan SK T3D ilegal. Persyaratan perpanjangan juga harus diperketat antara lain misalnya harus melampirkan slip gaji tahun 2008. Karena saya yakin untuk pemegang SK T3D Ilegal pasti tidak dapat memenuhinya.
Demikian harapan saya mudah-mudahan permasalahan T3D di Kukar dapat segera diselesaikan.s

11/5/09 13:05  

Post a Comment

<< Home